Jakarta – Wacana aksi yang akan digelar sejumlah kelompok mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil terkait tuntutan terhadap BOP menuai berbagai tanggapan. Sejumlah pihak menilai langkah mobilisasi massa ke jalan saat ini kurang relevan, mengingat isu yang diangkat disebut masih berada dalam tahap proses penyelesaian teknis di tingkat pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
Beberapa pengamat kebijakan publik menilai bahwa mekanisme dialog, kajian kebijakan, serta pembahasan lintas lembaga masih berjalan. Karena itu, pendekatan melalui jalur institusional dinilai lebih efektif untuk menghasilkan keputusan yang komprehensif dan berkelanjutan.
“Isu yang sedang dibahas saat ini sebenarnya masih berada pada tahap teknis. Artinya, ruang diskusi dan penyelesaian masih terbuka melalui mekanisme resmi. Dalam kondisi seperti ini, aksi turun ke jalan berpotensi tidak lagi menjadi langkah yang paling relevan,” ujar seorang pengamat kebijakan publik saat dimintai tanggapan, Senin (9/3/2026).
Menurutnya, proses teknis yang sedang berlangsung melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait, lembaga negara, serta unsur masyarakat sipil. Hal tersebut dinilai menunjukkan bahwa pemerintah masih membuka ruang untuk pembahasan dan penyelesaian isu secara bertahap.
Selain itu, sejumlah pihak juga mengingatkan potensi risiko keamanan dalam setiap mobilisasi massa. Aksi yang melibatkan banyak peserta dinilai rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak berkepentingan langsung dengan substansi tuntutan.
Pengamat keamanan sosial menilai kemungkinan penyusupan pihak ketiga yang bersifat provokatif atau anarkis perlu diantisipasi oleh penyelenggara aksi. Dalam beberapa kasus, situasi tersebut dapat memicu kerusuhan yang justru merugikan semua pihak.
“Penyelenggara aksi perlu mempertimbangkan potensi penyusupan kelompok yang memiliki agenda berbeda. Jika terjadi tindakan anarkis, maka beban moral maupun konsekuensi hukum bisa saja turut melekat pada pihak penyelenggara,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengalaman dari berbagai aksi sebelumnya menunjukkan bahwa kerusuhan kerap dipicu oleh kelompok kecil yang tidak teridentifikasi sejak awal. Karena itu, langkah pencegahan dan mitigasi risiko perlu menjadi perhatian serius apabila aksi tetap dilaksanakan.
Sejumlah kalangan berharap seluruh pihak dapat mengedepankan pendekatan dialog dan komunikasi yang konstruktif dalam menyikapi isu BOP. Pendekatan tersebut dinilai lebih mampu menjaga stabilitas sosial sekaligus memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat dibahas secara proporsional.
Dengan proses pembahasan yang masih berlangsung, publik diharapkan dapat mengikuti perkembangan isu secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berpotensi memperkeruh situasi.
About the Author
